Peretas Situs Setkab, Diekspose Senin 9 Agustus 2021

 menangkap terduga peretas situs milik Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) yang beralamat di Pelaku ditangkap polisi pada Jumat 6 Agustus 2021.

"Sudah ditangkap," ujar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto seperti dikutip Minggu (8/8/2021).

Agus belum bersedia membeberkan lebih taruhan slot pulsa terpercaya detail mengenai penangkapan tersebut. Pasalnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim akan menyampaikan secara langsu

.Seperti diketahui, laman situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) yang beralamat di setkab.go.id diretas dan diubah tampilan web-nya (deface) oleh hacker pada 31 Juli 2021.

Ketika situs diakses, penggunjung seharusnya ditampilkan berbagai informasi umum ternyata diubah dengan foto seseorang yang sedang taruhan slot online membawa sebuah bendera merah putih dengan tulisan "Padang Blackhat" dan "Anon Illusion Team."

Selain itu, pelaku peretasan (hacker) yang mengatasnamakan Zyy Ft Lutfifake serta Padang Blackhat Anon Juna dan Lutfie404 ini juga turut menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi:

BACA JUGA : 

Terkait Peretasan Situs Setkab Yang Tertangkap

"Kekacauan dimana-mana, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat harus dirumah tanpa ada dispensasi dan kompensasi apa pun yang membuat rakyat Indonesia merasa dan depresi. Penguasa menikmati dunianya sendiri dengan gaji yang mengalir tiap hari. Dimana keadilan di Negara ini?"

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Selatan telah melakukan pendampingan diversi terhadap tersangka peretas situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab). Pendampingan anak ini merupakan permintaan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Petugas kami mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum atas kasus peretasan situs Sekretariat Kabinet yang beralamat di setkab.go.id," kata Kepala Bapas Jaksel, Ricky Dwi Biantoro dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/8/2021).

Ricky menjelaskan, pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Ricky mengaku bersyukur bahwa diversi yang dilakukan di ruang rapat Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, pada Jumat, 27 Agustus 2021 kemarin menghasilkan beberapa kesepakatan bersama.

"Alhamdulillah, kami bersyukur karena diversi telah berhasil dengan memperoleh kesepakatan yang diharapkan dapat dilakukan dengan penuh tangguh jawab dan bermanfaat untuk kepentingan terbaik bagi anak," ujar dia.

Ricky membeberkan hasil kesepakatan itu antara lain meminta tersangka membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, baik sendiri maupun secara bersama-sama dan siap menjadi agen perubahan.

Sementara, orangtua tersangka juga membuat surat pernyataan yang diketahui lurah bahwa bersedia mendidik dan mengawasi anaknya lebih intensif.

Selain itu, tersangka menjalani wajib lapor secara berkala ke Bapas Padang, Sumatera Barat selama tiga bulan. Kemudian, tersangka mengikuti kegiatan bimbingan kepribadian dan kemandirian yang ada di Bapas Padang.

Dalam hal ini, tersangka melakukan pelayanan masyarakat pada Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Dharmasraya, Sumatera Barat selama 3 bulan. Dan Pengawasan dilakukan oleh Bapas Padang dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

"Dengan membuat laporan perkembangan bimbingan dan laporan pengawasan secara berkala kepada pejabat yang bertanggung jawab dan kepada Sekretariat Kabinet RI," pungkas Ricky.

Bapas Jaksel berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pendampingan untuk mencapai kesepakatan diversi.